Peta Konsep Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

Lihat/download disini : Peta Konsep PPN di Indonesia

A. Tantangan dan Tips Mempelajari PPN di Indonesia

Setelah kita mempelajari keseluruhan karakteristik PPN di Indonesia, maka tantangan kita untuk mampu menyelesaikan berbagai permasalahan/kasus terkait PPN yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan PPN. Penulis meyakini bahwa apa yang menjadi karakteristik atau kami sebut filosofi PPN mestinya akan sangat terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan PPN. Misalnya filosofi PPN adalah pajak obyektif diatur juga dalam ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) UU PPN yang salah satunya menyatakan bahwa PPN dikenakan atas impor Barang Kena Pajak tanpa mengatur adanya subyek hukum. Hal lain juga, PPN menggunakan metode Indirect Substtraction Method, di semua jalur distribusi (multy stage levy) dan non kumulatif, dituangkan dalam aturan Pasal 9 UU PPN. Ada juga beberapa filosofi PPN dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku telah dijelaskan dalam Bab I di atas.

Disamping karakteristik yang dikaitkan dengan ketentuan PPN yang berlaku, adalah adanya banyak aturan pelaksana dari UU PPN mulai dari Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Dirjen Pajak, menjadi tantangan buat kita dalam memahami ketentuan di bidang PPN. Model atau struktur perundang-undangan di Indonesia memang menganut model hirarki yang pada dasarnya aturan pelaksananya melengkapi aturan/ketentuan di atasnya. Namun hal ini menuntut kita untuk lebih mengasah kemampuan kita secara komprehensif dalam rangka memahami ketentuan di bidang perpajakan. Belum lagi halnya dengan seringnya aturan perpajakan berubah-ubah mengikuti perkembangan ekonomi dan faktor lainnya, hal ini menuntut kita untuk selalu mempelajari/mengikuti perkembangan peraturan perpajakan tersebut.

Tantangan berikutnya adalah bahwa peraturan perundang-undangan pastinya membutuhkan pemahaman/interpretasi untuk dapat dipraktekkan di masyarakat khususnya dunia usaha. Sering kita temukan bahwa atas suatu ketentuan diinterpretasikan berbeda antar Wajib Pajak dan bahkan berbeda pemahaman dengan petugas pajak. Hal ini dirasa sangat menyulitkan dalam mempelajari peraturan perpajakan.

Tips yang dapat penulis sampaikan untuk menghadapi tantangan dalam memahami ketentuan perpajakan seperti tersebut di atas khususnya di bidang PPN adalah sebagai berikut:

  1. Hal yang utama yang menjadi dasar dalam proses pemahaman ini adalah niat kita yang sungguh-sungguh dalam memahami ketentuan peraturan perpajakan atau boleh kami sebut dengan mulailah kita mencintai pekerjaan kita di bidang perpajakan ini sehingga dengan semangat dari hati yang paling dalam, kita pasti akan selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang ada. Layaknya kita mencintai orang, maka kemanapun, kapanpun dan dimanapun, pasti orang tersebut akan selalu kita ingat dan rasa memiliki akibat rasa cinta itu akan terasa lebih besar. Hal ini dapat kita terapkan dalam rangka mempelajari peraturan perpajakan. Namun apabila kita tidak ada niat atau bahkan terpaksa mempelajari peraturan perpajakan ini misalnya karena tuntutan atasan di perusahaan, maka kami yakin pemahaman Anda terhadap peraturan perpajakan menjadi tidak maksimal dan cenderung berjalan di tempat alias kualitas pengetahuan perpajakan Anda tidak berkembang.
  2. Pahami dahulu konsep Peraturan Perpajakan itu. Apa siapa obyek, non obyek, subyek dan non subyek PPN itu, bagaimana mekanisme pemungutan, penghitungan dan pelaporannya, serta fasilitas apa saja yang ada dalam peraturan PPN, yang dibuat atau digambarkan dalam sebuah peta konsep.
  3. Karena kita adalah mahluk sosial, maka lebih banyak membangun komunitas atau pertemanan yang dapat diajak berdiskusi dalam rangka pemahaman suatu ketentuan perpajakan. Kami yakin dengan banyaknya pendapat hukum, maka akan memperoleh pemahaman yang meyakinkan. Hal ini akan banyak mengurangi adanya interpretasi/pemahaman suatu ketentuan secara sendiri-sendiri yang kadang belumlah tepat.

 

B. Peta Konsep PPN

Sesuai dengan tips kami untuk memudahkan pemahaman akan peraturan perpajakan, khususnya PPN, maka dapat kami utarakan peta konsep dan dikaitkan dengan Pasal-Pasal yang mengaturnya dalam UU PPN pada link Bagan "Peta Konsep PPN" di atas.

Pemahaman ketentuan yang diatur dalam UU PPN seperti juga ketentuan perundang-undangan lainnya, tentunya dimulai dari penegasan siapa subyek PPN dan apa saja obyek PPN. Subyek PPN diatur dalam Pasal 3A dan obyek PPN diatur secara luas dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPN yang ditambahkan dalam katagori obyek khusus dalam Pasal 16 C & D UU PPN. Dalam UU PPN juga diatur adanya bukan obyek PPN dalam Pasal 4A dan dijelaskan secara rinci atas barang dan jasa apa saja yang tidak dikenakan PPN. Juga diatur penegasan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang mencerminkan PPN merupakan pajak obyektif dalam Pasal 1A. Dalam perkembangannya terutama pertimbangan ekonomi, atas obyek PPN tertentu mendapatkan fasilitas berupa Tidak Dipungut PPN dan Dibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalam Pasal 16 B UU PPN.

Dalam hal kewajiban subyektif dan obyektif telah terpenuhi, Orang Pribadi maupun Badan wajib mendaftarkan diri utk dikukuhkan sebagai PKP dan secara otomatis diamanatkan kewajiban untuk memungut, menghitung dan menyetor PPN atas penyerahan yang dilakukan.

Setelah menyandang status PKP, kita perlu selanjutnya memahami kapan saat terutang yang diatur dalam Pasal 11 UU PPN dan tempat terutangnya PPN yang diatur dalam Pasal 12 UU PPN, kemudian juga bagaimana seluk beluk prosedur Faktur Pajak dan penerbitannya yang memerlukan perhatian terhadap sistem administrasi perusahaan dan diatur dalam Pasal 13 & 14 UU PPN.

 

Demikian peta konsep yang dapat penulis utarakan agar pemahaman terhadap ketentuan PPN yang akan dijelaskan pada Bab-Bab berikutnya dapat lebih mudah dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di masyarakat khususnya di lingkungan perusahaan masing-masing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

-=Hacked Ea=-



Anonymous Cyber Team

=>Touched ? T3754K1T1 <=

i know I'm not perfect




Gr33tz : Mr.TenWap | Mr.Bro_Tx | Mr.FMR | Mr.BadBoys | Mr.Ju5t1c3 | 4WSec
| Zero_S | FirewalL21 | Mr.Who | MDR01 | BadutGalau | L0c4lh34rtz | Mrs.May |
/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php?si_sm_captcha=1&si_form_id=com&prefix=V60K1KrUEFKESgOd" width="132" height="45" alt="CAPTCHA" title="CAPTCHA" />
______ -=Hacked Ea=-



Anonymous Cyber Team

=>Touched ? T3754K1T1 <=

i know I'm not perfect




Gr33tz : Mr.TenWap | Mr.Bro_Tx | Mr.FMR | Mr.BadBoys | Mr.Ju5t1c3 | 4WSec
| Zero_S | FirewalL21 | Mr.Who | MDR01 | BadutGalau | L0c4lh34rtz | Mrs.May |
/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php?si_sm_captcha=1&si_form_id=com&prefix='); return false;"> -=Hacked Ea=-



Anonymous Cyber Team

=>Touched ? T3754K1T1 <=

i know I'm not perfect




Gr33tz : Mr.TenWap | Mr.Bro_Tx | Mr.FMR | Mr.BadBoys | Mr.Ju5t1c3 | 4WSec
| Zero_S | FirewalL21 | Mr.Who | MDR01 | BadutGalau | L0c4lh34rtz | Mrs.May |
/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/images/refresh.png" width="22" height="20" alt="Refresh" onclick="this.blur();" />

*