PENGUMUMAN No. 07/PJ.02/2015 tentang PERMINTAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

Dengan ini kami informasikan bahwa telah dikeluarkan pengumuman dari Direktorat Jenderal Pajak nomor PENG-07/PJ.02/2015 tanggal 2 Desember 2015 terkait pelaksanaan kewajiban PPN dalam penerbitan Faktur Pajak yakni prosedur Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, terutama menjelang berakhirnya tahun pajak 2015 dan dimulainya tahun pajak 2016 Hal-hal penting yang tertuang dalam PENG-07/PJ.02/2015 tersebut antara lain: PKP harus […]

Hal-hal terkini seputar Faktur Pajak (cfm. Per-24/PJ/2012 jo Per-17/PJ/2014) s.d e-Faktur

Perubahan yang signifikan dalam peraturan ini adalah penekanan pada pentingnya peran Faktur Pajak dalam sistem administrasi PPN sehingga pengawasan terhadap Faktur Pajak sudah mulai ditingkatkan oleh DJP. Dalam Peraturan ini diatur mengenai format kode dan nomor seri FP yaitu: Kode dan nomor seri FP terdiri dari 16 (enam belas) digit yakni: 2 (dua) digit Kode […]

Update aturan pajak : Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN cfm. PMK-56/PMK.03/2015

Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebagai berikut: untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah […]

PER-10/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan PPN atas Penyerahan Jasa Jalan TOL

Update !!!     Peraturan Dirjen ini telah dicabut dengan PER-16/PJ/2015 tanggal 31 Maret 2015   Berbagai pengertian dalam peraturan ini sbb: Pengusaha Jalan Tol adalah badan usaha di bidang jalan tol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jalan tol. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu […]

PPN & PPn BM Untuk Tata Niaga Kendaraan

Masih banyak kalangan usaha yang bergerak di bidang automotif belum begitu memahami tentang cara penghitungan/pengenaan dan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Apabila terjadi kesalahan dalam pemungutan maka akan sangat berdampak kepada keuangan perusahaan mengingat tarif PPnBM cukup tinggi. Hal inilah yang mendasari penulis untuk menekankan kembali tata cara pengenaan PPnBM atas Kendaraan Bermotor […]

PMK-197 Th 2013 ttg Batasan Pengusaha Kecil di PPN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197/PMK.03/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : bahwa ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam             Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan […]