Solusi Pajak Indonesia is the motto of SOPINDOconsulting.com as registered tax consultant in Bali

It is doubtless that the tax is the biggest revenue source for the government of Indonesia and the nations of the rest of the world. Along with the economic development that today’s increasingly dynamic, tax regulations inevitably continue to evolve to keep up. This is necessary because the state through the Directorate General of Taxation […]

Tax Amnesty & Era Baru Perpajakan Indonesia

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) No. 11 Tahun 2016 yang berlaku sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017, masyarakat diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan yang kemungkinan besar tidak akan terulang kembali. Setelah era Tax Amnesty yang hanya berlangsung 9 bulan, maka kita sudah dihadapkan adanya era […]

PENGUMUMAN No. 07/PJ.02/2015 tentang PERMINTAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

Dengan ini kami informasikan bahwa telah dikeluarkan pengumuman dari Direktorat Jenderal Pajak nomor PENG-07/PJ.02/2015 tanggal 2 Desember 2015 terkait pelaksanaan kewajiban PPN dalam penerbitan Faktur Pajak yakni prosedur Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, terutama menjelang berakhirnya tahun pajak 2015 dan dimulainya tahun pajak 2016 Hal-hal penting yang tertuang dalam PENG-07/PJ.02/2015 tersebut antara lain: PKP harus […]

Update Pajak : Fasilitas Pajak terkait Revaluasi Aktiva Tetap cfm PMK-191/PMK.10/2015

Berikut kami rangkumkan hal-hal penting yang terkandung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.10/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan khusus pada tahun 2015 dan 2016. Analisa keuntungan dari aspek keuangan dan perpajakan juga dijabarkan dalam rangkuman ini dan tidak ada salahnya perusahaan memanfaatkan salah satu paket kebijakan ekonomi jilid V pemerintahan […]

Update Aturan Pajak sd 30 September 2015

Berikut kami sertakan Update Peraturan Perpajakan sampai 30 September  2015, diantaranya: 1. PER-22/PJ/2015 tgl 28 Mei 2015 tentang Pencabutan Konseling   2. SE NOMOR 53/PJ/2015 tgl 7 Juli 2015 tentang Kebijakan sehubungan dengan PMK-91/PMK.03/2015   3. PMK NOMOR 141/PMK.03/2015 tgl 24 Juli 2015 tentang Pasal 23 atas Jasa Lain   4. PER NOMOR 32/PJ/2015 tgl 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Pemotongan Pasal 21   5. PER-31/PJ/2015 tgl […]

Bahan/Materi Diklat Pajak Koperasi, Ina Veteran 10 Okt 2015

Kepada para peserta Diklat Pajak Koperasi, Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan panitia kepada kami untuk mendampingi para peserta sebagai narasumber pada Diklat Sehari dengan tema Perpajakan Koperasi. Dalam mewujudkan sumbangsih kami memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya dan kepada para peserta pada khususnya, dengan ini kami sertakan bahan/materi Pajak Koperasi untuk dapat dipelajari lebih […]

Materi Diklat Perpajakan Sehari, Hotel Ina Veteran, Jumat 18 September 2015

Bagi peserta maupun khalayak masyarakat, berikut bahan materi diklat perpajakan sehari dengan tema “MENGUPAS DAN MENGIMPLEMENTASIKAN AKUNTANSI PAJAK SESUAI KETENTUAN UU MATERIIL” yang bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Akuntansi dan Perpajakan Indonesia, pada Jumat, 18 September 2015. DASAR AKUNTANSI PAJAK Tabel Rekonsiliasi Fiskal PMK-229 th 2014 ttg Persayaratan Seorang Kuasa WP Apabila Anda berminat untuk […]

Rangkuman PMK-169/PMK.010/2015 tentang perbandingan Hutang dan Modal

Kembali kami infokan terkait kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang menurut kami patut menjadi perhatian bagi seluruh Wajib Pajak. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008, baru saat ini Pemerintah berani menetapkan Peraturan Menteri Keuangan […]

Tabel Rekonsiliasi Fiskal

Rangkuman tentang koreksi fiskal (baik positif maupun negatif) terhadap laporan keuangan komersial. Tabel dapat diunduh di : Tabel Rekonsiliasi Fiskal Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal untuk menghitung PPh terutang baik WP Badan maupun WP OP pembukuan.